Breaking News

Hoaks: Pesan dari Militer Iran untuk Indonesia
Hoaks: Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Terbang ke Iran
Hoaks: Program Bantuan Ternak Gratis
Hoaks: Presiden Prabowo Menyatakan bahwa Indonesia siap berperang
Hoaks: Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030

carifakta

About carifakta

https://wpt.carifakta.id

Posts by :

642423222_17867019855580249_2274384942451453558_n

/ / / / /

Disinformasi: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen.

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar narasi di media sosial Tiktok yang mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen. Klaim tersebut memicu kekhawatiran publik terkait penurunan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara tegas menyatakan bahwa anggaran program MBG tidak memangkas maupun mengurangi alokasi dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran yang berdampak pada kualitas pendidikan, program peningkatan kompetensi guru, maupun layanan pendidikan di sekolah.Pemerintah menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari skema anggaran tersendiri dan tidak mengganggu pos anggaran pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi. Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar narasi di media sosial Tiktok yang mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen. Klaim tersebut memicu kekhawatiran publik terkait penurunan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.

Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, secara tegas menyatakan bahwa anggaran program MBG tidak memangkas maupun mengurangi alokasi dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran yang berdampak pada kualitas pendidikan, program peningkatan kompetensi guru, maupun layanan pendidikan di sekolah.

Pemerintah menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari skema anggaran tersendiri dan tidak mengganggu pos anggaran pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

640409497_17866847460580249_4009345028002578398_n

/ / / / / /

️Hoax: Pendaftaran haji gratis tahun 2026 dari pemerintah untuk 100 orang beruntung

0 Comments

️Waspada Penipuan Digital di Sosial Media️Beredar di media sosial TikTok sebuah tautan yang mengeklaim adanya pendaftaran haji gratis tahun 2026 dari pemerintah untuk 100 orang beruntung. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa seluruh proses pendaftaran hingga biaya keberangkatan akan ditanggung penuh oleh pemerintah. Postingan itu pun ramai diperbincangkan dan telah memperoleh ratusan tanda suka serta komentar dari warganet yang tertarik mengikuti program tersebut.Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan tidak pernah membuka program haji gratis dengan kuota terbatas seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memiliki mekanisme resmi, termasuk prosedur pendaftaran dan pembiayaan yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.Tautan yang beredar diduga merupakan modus phishing, yakni upaya penipuan digital untuk mencuri data pribadi masyarakat, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, hingga informasi rekening. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang menjanjikan hadiah atau fasilitas gratis tanpa sumber resmi yang jelas. Pastikan informasi hanya diperoleh melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs web dan akun media sosial resmi Kemenag. Jangan sembarangan mengklik tautan yang tidak dikenal serta hindari membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Hoax: Waspada Penipuan Digital di Sosial Media️

Beredar di media sosial TikTok sebuah tautan yang mengeklaim adanya pendaftaran haji gratis tahun 2026 dari pemerintah untuk 100 orang beruntung. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa seluruh proses pendaftaran hingga biaya keberangkatan akan ditanggung penuh oleh pemerintah. Postingan itu pun ramai diperbincangkan dan telah memperoleh ratusan tanda suka serta komentar dari warganet yang tertarik mengikuti program tersebut.Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan tidak pernah membuka program haji gratis dengan kuota terbatas seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memiliki mekanisme resmi, termasuk prosedur pendaftaran dan pembiayaan yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tautan yang beredar diduga merupakan modus phishing, yakni upaya penipuan digital untuk mencuri data pribadi masyarakat, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, hingga informasi rekening. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang menjanjikan hadiah atau fasilitas gratis tanpa sumber resmi yang jelas. Pastikan informasi hanya diperoleh melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs web dan akun media sosial resmi Kemenag. Jangan sembarangan mengklik tautan yang tidak dikenal serta hindari membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

642493146_17866480413580249_3331949197140726631_n

/ / / / / / /

Hoaks: Klaim Badan Gizi Nasional mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi

0 Comments

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. Narasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dikaitkan dengan isu kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan dari Tempo.co dan IDN Times, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa tidak ada penggunaan minyak babi ataupun bahan turunan babi pada baki makan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa baki yang digunakan terbuat dari bahan plastik food grade dan tidak dilapisi minyak apa pun. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya langsung ke pabrik produksi baki MBG di Bekasi pada Selasa, 23 September 2025.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan informasi, agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. Narasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dikaitkan dengan isu kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan dari Tempo.co dan IDN Times, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa tidak ada penggunaan minyak babi ataupun bahan turunan babi pada baki makan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa baki yang digunakan terbuat dari bahan plastik food grade dan tidak dilapisi minyak apa pun. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya langsung ke pabrik produksi baki MBG di Bekasi pada Selasa, 23 September 2025.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan informasi, agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

639755838_17866147632580249_226035896585030207_n

/ / / / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan terkait pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor

0 Comments

 

 

 

 

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor. Dalam video tersebut juga dicantumkan klaim bernada sensasional, yakni “Pejabat panik ketika Bapak Presiden mengeluarkan UU hukuman mati untuk para koruptor.” Narasi ini dengan cepat menyebar dan memicu beragam reaksi serta perdebatan di kalangan warganet.Unggahan tersebut seolah menggambarkan adanya kebijakan baru yang tegas dan drastis terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak berdasar. Dilansir dari Antaranews.com, tidak ditemukan adanya Perppu maupun regulasi baru yang secara khusus mengatur hukuman mati bagi pejabat atau pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam narasi yang beredar.Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung klaim tersebut. Dengan demikian, informasi yang menyatakan Presiden telah menerbitkan Perppu tentang hukuman mati bagi koruptor dapat dipastikan sebagai hoaks. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor. Dalam video tersebut juga dicantumkan klaim bernada sensasional, yakni “Pejabat panik ketika Bapak Presiden mengeluarkan UU hukuman mati untuk para koruptor.” Narasi ini dengan cepat menyebar dan memicu beragam reaksi serta perdebatan di kalangan warganet. Unggahan tersebut seolah menggambarkan adanya kebijakan baru yang tegas dan drastis terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak berdasar. Dilansir dari Antaranews.com, tidak ditemukan adanya Perppu maupun regulasi baru yang secara khusus mengatur hukuman mati bagi pejabat atau pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam narasi yang beredar.Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung klaim tersebut. Dengan demikian, informasi yang menyatakan Presiden telah menerbitkan Perppu tentang hukuman mati bagi koruptor dapat dipastikan sebagai hoaks.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar.

640428898_17866147017580249_1190298395561215228_n

/ / / / / /

Hoaks: Program bantuan alat pertanian tahun 2026

0 Comments

️Waspada Berita Hoaks di Sosial Media️Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan adanya program bantuan alat pertanian tahun 2026. Dalam unggahan tersebut, masyarakat diarahkan untuk mengklik tautan tertentu dan diminta mengisi data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telepon. Informasi ini beredar luas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta risiko penyalahgunaan data pribadi.Faktanya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (Ditjen PSP) menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membagikan ataupun membuka tautan pendaftaran kepada publik terkait bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan yang beredar di media sosial karena berpotensi merupakan modus penipuan atau pengumpulan data pribadi secara ilegal.Ditjen PSP menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan bantuan alsintan dilakukan secara resmi melalui sistem e-Proposal yang diajukan oleh kelompok tani atau kelembagaan pertanian, bukan melalui pengisian formulir pribadi dari tautan yang beredar. Proses tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah di sektor pertanian.Masyarakat diharapkan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Hindari memberikan data pribadi pada tautan yang tidak jelas sumbernya untuk mencegah penyalahgunaan data dan potensi kerugian di kemudian hari.

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan adanya program bantuan alat pertanian tahun 2026. Dalam unggahan tersebut, masyarakat diarahkan untuk mengklik tautan tertentu dan diminta mengisi data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telepon. Informasi ini beredar luas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta risiko penyalahgunaan data pribadi.

Faktanya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (Ditjen PSP) menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membagikan ataupun membuka tautan pendaftaran kepada publik terkait bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan yang beredar di media sosial karena berpotensi merupakan modus penipuan atau pengumpulan data pribadi secara ilegal. Ditjen PSP menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan bantuan alsintan dilakukan secara resmi melalui sistem e-Proposal yang diajukan oleh kelompok tani atau kelembagaan pertanian, bukan melalui pengisian formulir pribadi dari tautan yang beredar. Proses tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah di sektor pertanian.

Masyarakat diharapkan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Hindari memberikan data pribadi pada tautan yang tidak jelas sumbernya untuk mencegah penyalahgunaan data dan potensi kerugian di kemudian hari.

638277098_17865856074580249_802167847189150373_n

/ / / / / / /

Hoaks: Pemerintah Indonesia mengecualikan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk asal Amerika Serikat, termasuk aturan penyembelihan hewan

0 Comments

️Waspada Klaim Narasi Hoaks️Beredar narasi di media sosial Instagram yang menyebut pemerintah Indonesia mengecualikan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk asal Amerika Serikat, termasuk aturan penyembelihan hewan. Dalam unggahan tersebut juga diklaim terdapat kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump yang memungkinkan produk impor dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia dengan standar penyembelihan sesuai praktik di negara tersebut. Narasi ini kemudian ramai diperbincangkan dan memicu perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia.Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Berdasarkan laporan Detik.com (22/02/2026), Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki kerja sama melalui Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang beroperasi di AS. Melalui mekanisme ini, sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal yang diakui di Amerika Serikat dapat diterima dan diakui keabsahannya di Indonesia. Artinya, produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap harus memenuhi ketentuan halal sesuai regulasi yang berlaku.Juru Bicara Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang beredar di dalam negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Selain itu, produk yang mengandung unsur nonhalal tetap wajib mencantumkan keterangan nonhalal secara jelas pada kemasan agar konsumen dapat membuat pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhannya.Dengan demikian, tidak ada kebijakan yang menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dari Amerika Serikat. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi dan media terpercaya. Bersikap kritis dan melakukan verifikasi informasi sangat penting agar tidak terpengaruh oleh hoaks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

️Waspada Klaim Narasi Hoaks️

Beredar narasi di media sosial Instagram yang menyebut pemerintah Indonesia mengecualikan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk asal Amerika Serikat, termasuk aturan penyembelihan hewan. Dalam unggahan tersebut juga diklaim terdapat kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump yang memungkinkan produk impor dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia dengan standar penyembelihan sesuai praktik di negara tersebut. Narasi ini kemudian ramai diperbincangkan dan memicu perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Berdasarkan laporan Detik.com (22/02/2026), Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki kerja sama melalui Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang beroperasi di AS. Melalui mekanisme ini, sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal yang diakui di Amerika Serikat dapat diterima dan diakui keabsahannya di Indonesia. Artinya, produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap harus memenuhi ketentuan halal sesuai regulasi yang berlaku.Juru Bicara Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang beredar di dalam negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Selain itu, produk yang mengandung unsur nonhalal tetap wajib mencantumkan keterangan nonhalal secara jelas pada kemasan agar konsumen dapat membuat pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhannya. Dengan demikian, tidak ada kebijakan yang menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dari Amerika Serikat.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi dan media terpercaya. Bersikap kritis dan melakukan verifikasi informasi sangat penting agar tidak terpengaruh oleh hoaks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

634342649_17865707730580249_2886393888838206416_n

/ / /

Hoaks: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diganti dengan skema pembagian uang tunai kepada masyarakat

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diganti dengan skema pembagian uang tunai kepada masyarakat. Informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.Dilansir dari ANTARA News, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai karena dinilai kurang efektif serta berisiko tidak tepat sasaran. Skema penyaluran makanan bergizi secara langsung dipilih untuk memastikan anak-anak benar-benar menerima asupan gizi yang dibutuhkan.Pemerintah juga menyampaikan bahwa berbagai ide dan masukan terkait pelaksanaan MBG memang terus dibahas. Namun, konsep yang saat ini dijalankan oleh BGN dinilai sebagai metode paling tepat untuk menjaga kualitas gizi, pengawasan distribusi, serta memastikan program berjalan sesuai tujuan.Yukk, lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Pastikan kebenaran berita dengan merujuk pada sumber resmi dan terpercaya agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diganti dengan skema pembagian uang tunai kepada masyarakat. Informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.

Dilansir dari ANTARA News, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai karena dinilai kurang efektif serta berisiko tidak tepat sasaran. Skema penyaluran makanan bergizi secara langsung dipilih untuk memastikan anak-anak benar-benar menerima asupan gizi yang dibutuhkan.Pemerintah juga menyampaikan bahwa berbagai ide dan masukan terkait pelaksanaan MBG memang terus dibahas. Namun, konsep yang saat ini dijalankan oleh BGN dinilai sebagai metode paling tepat untuk menjaga kualitas gizi, pengawasan distribusi, serta memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Yukk, lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Pastikan kebenaran berita dengan merujuk pada sumber resmi dan terpercaya agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

636810629_17865544902580249_6852362202018397767_n

/ / /

Disinformasi : Dana haji digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, IKN, dan proyek lainnya

0 Comments

️ Waspada Narasi Menyesatkan di Sosial Media️Beredar sebuah narasi di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa dana haji digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, IKN, dan proyek lainnya. Narasi bernada provokatif tersebut diunggah oleh akun @negaraisinyamalingsemua, memperoleh ribuan tanda suka dan ratusan komentarFaktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada satu rupiah pun dana setoran awal jamaah haji yang digunakan langsung oleh pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara terpisah dari APBN. Dana tersebut diinvestasikan dalam instrumen syariah yang aman dan diawasi secara ketat. Hasil pengelolaannya (nilai manfaat) kemudian dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sehingga jamaah tidak perlu membayar biaya riil yang sebenarnya jauh lebih tinggi.Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️ Waspada Narasi Menyesatkan di Sosial Media️

Beredar sebuah narasi di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa dana haji digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, IKN, dan proyek lainnya. Narasi bernada provokatif tersebut diunggah oleh akun @negaraisinyamalingsemua, memperoleh ribuan tanda suka dan ratusan komentar.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada satu rupiah pun dana setoran awal jamaah haji yang digunakan langsung oleh pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara terpisah dari APBN. Dana tersebut diinvestasikan dalam instrumen syariah yang aman dan diawasi secara ketat. Hasil pengelolaannya (nilai manfaat) kemudian dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sehingga jamaah tidak perlu membayar biaya riil yang sebenarnya jauh lebih tinggi.

Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

640407898_17865354972580249_5500173401035688477_n

/ / / /

Hoaks: Petugas haji hanya “nebeng haji” serta menawarkan keberangkatan haji gratis melalui jalur petugas

0 Comments

️ Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial TikTok yang memuat narasi hoaks bahwa petugas haji hanya “nebeng haji” serta menawarkan keberangkatan haji gratis melalui jalur petugas. Narasi tersebut juga menuding petugas haji tidak profesional dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah, sehingga memicu serangan warganet ke akun media sosial Kementerian Agama Republik Indonesia.Faktanya, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bertugas melayani jamaah selama 24 jam, mencakup layanan kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan jamaah lanjut usia, hingga pendampingan di berbagai situasi darurat. Biaya operasional petugas haji tidak berasal dari setoran jamaah, melainkan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta nilai manfaat yang dikelola secara transparan untuk memastikan jamaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan tertib.Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️ Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial TikTok yang memuat narasi hoaks bahwa petugas haji hanya “nebeng haji” serta menawarkan keberangkatan haji gratis melalui jalur petugas. Narasi tersebut juga menuding petugas haji tidak profesional dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah, sehingga memicu serangan warganet ke akun media sosial Kementerian Agama Republik Indonesia.

Faktanya, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bertugas melayani jamaah selama 24 jam, mencakup layanan kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan jamaah lanjut usia, hingga pendampingan di berbagai situasi darurat. Biaya operasional petugas haji tidak berasal dari setoran jamaah, melainkan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta nilai manfaat yang dikelola secara transparan untuk memastikan jamaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan tertib.

Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

633553489_17865088980580249_644696698853767171_n

/ / / / /

Hoax: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah ditolak saat melamar posisi Gubernur Bank Indonesia karena tidak mampu membayar Rp900 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

0 Comments

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah ditolak saat melamar posisi Gubernur Bank Indonesia karena tidak mampu membayar Rp900 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Narasi tersebut juga menyebut penolakan dilakukan oleh Puan Maharani.Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Klarifikasi dari PPID Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial itu merupakan hoaks dan tidak didukung oleh fakta atau sumber resmi. Tidak ada proses jual beli jabatan seperti yang dituduhkan dalam narasi tersebut.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Pastikan selalu mengecek kebenaran berita melalui sumber resmi, media kredibel, atau situs pemeriksa fakta sebelum membagikannya kembali. Sikap bijak dan kritis dalam menerima informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat. Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

Hoax: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah ditolak saat melamar posisi Gubernur Bank Indonesia karena tidak mampu membayar Rp900 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Narasi tersebut juga menyebut penolakan dilakukan oleh Puan Maharani.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Klarifikasi dari PPID Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial itu merupakan hoaks dan tidak didukung oleh fakta atau sumber resmi. Tidak ada proses jual beli jabatan seperti yang dituduhkan dalam narasi tersebut.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi.

Pastikan selalu mengecek kebenaran berita melalui sumber resmi, media kredibel, atau situs pemeriksa fakta sebelum membagikannya kembali. Sikap bijak dan kritis dalam menerima informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat.

1 2 3 4